Gemkara Desak Presiden Prabowo Subianto Segera Ambil Alih Lahan Eks HGU PT Socfindo Tanah Gambus

 

Pengurus Gemkara menuntut sikap tegas Presiden Prabowo Subianto ambil alih lahan eks HGU PT Socfindo di Limapuluh

StanvasNet - Berakhirnya HGU PT Socfindo terkhusus di Kab. Batubara Pengurus Besar Gerakan Masyarakat Menuju Kesejahteraan Kabupaten Batubara (PB GEMKARA) Kab. Batubara Provinsi Sumatera Utara  minta Presiden Prabowo Subianto tegas.

"Tanggal 31 Desember 2023, HGU PT Socfindo sudah habis dan pemerintah dengan tegas menyatakan tidak akan memperpanjang lagi dan segera ambil alih," kata Ketua Umum PB GEMKARA Drs.Khairul Muslim kepada media, Rabu (7/1).

Masyarakat Batubara meminta sikap tegas Presiden Prabowo Subianto untuk segera mengambil alih lahan yang selama 60 tahun lebih diusahai PT Socfindo di Tanah Gambus  Kec. Lima Puluh Kabupaten Batubara.

Dengan pengambil-alihan atau tidak memperpanjang lagi HGU PT.Socfindo maka  lahan tersebut bisa digunakan dan dimanfaatkan untuk kepentingan negara dan kesejahteraan rakyat.

Dikatakan Khairul Menteri Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid berkali-kali menegaskan, pemerintah tidak akan memperpanjang HGU seperti PT Socfindo yang merupakan investasi  PMA (Penanaman Modal  Asing). Lahan eks HGU diambil alih oleh negara tersebut akan dilakukan identifikasi dan inventarisasi kemudian  dimasukkan dalam Buku Tanah dan selanjutnya akan dimanfaatkan untuk kepentingan negara dan rakyat.

Sikap tegas dan konsisten pemerintah sangat dituntut oleh masyarakat Batubara berkaitan lahan eks HGU PT Socfindo dan sudah  dua tahun habis  HGU-nya sejak 31 Desember 2023. Jadi, nunggu apa lagi karena lebih cepat lebih baik sehingga tidak menimbulkan konflik sosial,tegas Khairul yang juga Ketua Forum Pemred Media Siber Sumut itu.

Menurut Khairul, lahan eks HGU PT Socfindo seluas 6000 hektar lebih  tersebut  bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat dan mendukung  program ketahanan pangan yang menjadi program prioritas Presiden Prabowo Subianto sekaligus  membuka lapangan kerja.

Sebagai contoh adalah  pengambil-alihan ratusan ribu hektar perkebunan  sawit  di Indonesia yang dilakukan di masa kepemimpinan  Prabowo Subianto karena melanggar ketentuan perizinan.

Dengan sikap tegas pemerintah melalui Satgas PKH (Penertiban Kawasan Hutan) yang dipimpin Menteri Pertahanan Sjafri Syamsuddin,akhirnya  perkebunan sawit tersebut  berhasil diambil alih oleh pemerintah dan dikelola Agrinas untuk kepentingan rakyat.

Tindakan tegas seperti ini sangat  ditunggu masyarakat Batubara  terhadap lahan eks HGU PT Socfindo Tanah Gambus yang memilki luas lebih 6000 hektar.

Sudah saatnya pemerintah menguasai secara langsung asset tersebut melalui Agrinas atau institusi lain yang ditunjuk pemerintah,ujar Khairul didampingi Ketua Harian Zulkarnain Achmad,Sekretaris Azmi bersama Ketua Divisi GEMKARA Zulkifli Nasution,Ahmad Syukur,Alban Alfa,Misli Sitorus,Tumiran,Ramlan M.Santoso,Jefri Maulana,Hasnuddin Faqih,Wasinton,Ali Umar,Mhd.Rozali,Suratman.

Kita ketahui bersama bahwa pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan tengah melakukan kebijakan efisiensi antara lain melakukan pengurangan terhadap dana Transfer Keuangan Daerah (TKD). Jika lahan eks HGU PT Socfindo dikelola oleh pemerintah maka peluang meningkatkan pendapatan untuk membiayai Pembangunan Daerah akan dapat terpenuhi tanpa membebani pemerintah pusat,tambahnya.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah dengan tegas mengatur masalah HGU. Dalam PP Nomor 18 Tahun 2021 disebutkan,HGU yang telah berakhir dan tidak diperpanjang atau diperbaharui secara sah maka  secara hukum berstatus sebagai Tanah Negara.Makanya, tidak ada dasar hukum bagi PT Socfindo  bertahan dan  tetap menguasai lahan setelah  masa HGU berakhir. PB GEMKARA minta PT Socfindo patuh dan segera hengkang sebelum rakyat marah. (R1)

.

Share:

Read More

60 Taruna Ikuti Pendidkan Bela Negara PB Gemkara di Yonif 126/KC

 

Bupati Batubara Baharuddin Siagian, Ketua PB Gemkara Khairul Muslim, Ketua Dewan Pembina PB Gemkara Prof DR H.OK Saidin, Ka Yonif 126/KC Kapten Inf A Ramadhan dan 12 Divisi berfoto bersama saat pembukaan pendidikan bela negara.

StanvasNet : Gemkara harus dilibatkan dalam pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan semuanya harus belajar dari kepemimpinan masa lalu.

Demikian ditegaskan Ketua PB Gemkara Khairul Muslim dalam pembukaan Pendidikan Bela Negara dan Penanggulangan Bencana Tahun 2025 , Senin (29/12) di Batalyon 126 KCK Sei.Balai Batubara.

Hadir dalam kesempatan ini Bupati Batubara Baharuddin Siagian, Kepolres Batubara AKBP Doly Nelson H.H.Nainggolan,

Ketua Dewan Pembina PB Gemkara Prof.Dr.H.OK Saidin,  Ketua Dewan Pengawas PB Gemkara Ismar Khomri, Ka Yonif 126/KC Sei Balei Kapten Inf A Ramadhan.

Menurut Khairul Muslim Kegiatan Pendidikan Bela Negara dan Penanggulangan Bencana yang hari ini  dilaksanakan PB Gemkara merupakan rangkaian kegiatan dalam menyambut dan memeriahkan HUT Ke-19 Kab. Batubara.

Kegiatan ini menjadi momentum yang tepat mengingat belakangan ini  terjadi  musibah banjir dan longsor di Sumut, Sumbar, Aceh.

Gemkara dengan kemampuan yang terbatas  telah menunjukkan kepedulian dan turut merasakan penderitaan saudara-saudara kita dengan menyalurkan bantuan kemanusiaan melalui Pemkab Batubara.

"Pendidikan Bela Negara dan Penanggulangan Bencana  juga kami maknai merupakan upaya kita sebagai anak bangsa untuk senantiasa sadar dan bertanggung jawab untuk menjaga NKRI dan lingkungan," ujar Khairul .

Bupati Batubara Baharuddin Siagian menyatakan kebanggaannya dengan kegiatan Gemkara yang melaksanakan retreat.

" Batubara memiliki potensi besar untuk berkembang, kita ada Industri di Kuala Tanjung, ada Pelindo, kita sudah minta kepada perusahaan agar pemuda Batubara mendapat porsi 70 persen dari penerimaan karyawan," ujar Baharuddin.

Untuk memfasilitasi peningkatan SDM pemuda Batubara, Baharuddin menyatakan telah mempersiapkan Balai Latihan Kerja ( BLK) dan pendidikan Vocation .

Ketua Dewan Pembina PB Gemkara Prof. DR . OK Saidin mengingatkan bahwa proses pemekaran Kab. Batubara cukup panjang. 

" Bermula dari faktor historis, karena Batubara berada pada satu kawasan yang dulunya disebut sebagai Onder Afdeling Van Batubara, demi kemajuan daerah maka para pendahulu berinisiatif agar Batubara menjadi sebuah daerah otonom, maka dirumuskanlah organnya dari BP3 KB Gemkara," ujar OK Saidin.

Sebelum acara berakhir Ketua PB Gemkara Khairul Muslim mengingatkan kepada seluruh anggota Gemkara agar jangan mentang-mentang dan jangan arogan.(R1) 

Share:

Read More

PB Gemkara Batubara Sebar 400 Paket Santunan Untuk Keluarga Pejuang di 12 Kecamatan

 

Ketua Gemkara secara simbolis menyerahkan santunan kepada keluarga pejuang.

StanvasNet – Dalam rangka memperingati Hari Jadi Kabupaten Batubara ke-19, Pengurus Besar Gerakan Masyarakat Batubara (PB Gemkara) menggelar kegiatan sosial berupa penyaluran bantuan sembako dan tali asih kepada para keluarga pejuang yang telah berkontribusi dalam proses pemekaran Kabupaten Batubara.

Ketua pelaksana program Zulkarnain Ahmad kepada wartawan, Rabu (17/12) menyebutkan, secara simbolis penyerahan yang berlangsung di Yayasan Husnul Khotimah, Kecamatan Tanjung Tiram, diteruskan secara door to door kerumah rumah tujuan di 12 kecamatan.

Ia juga mengajak seluruh peserta untuk bersama-sama mendoakan para tokoh pejuang Batubara yang telah mendahului. 

Menurutnya, mengenang jasa-jasa pejuang merupakan kewajiban moral generasi penerus agar semangat perjuangan tetap hidup dalam membangun Batubara yang lebih baik.

“Mari kita kirimkan doa bagi para pejuang Batubara yang telah tiada. Semoga segala amal bakti mereka menjadi ladang pahala,” ucapnya penuh haru.

Kegiatan penuh kehangatan dan nuansa penghormatan ini dihadiri oleh Ketua Umum PB Gemkara Batubara Drs. Khairul Muslim, Sekretaris Dewan Pembina H. Husen Almahali, Ketua Harian Gemkara Batubara Zulkarnain Achmad, Sekretaris PB Gemkara Azmi, serta Dewan Pengawas PB Gemkara Batubara Ahmad Mansur. 

Hadir pula para pimpinan divisi dari 12 kecamatan, di antaranya Ketua Divisi Tanjung Tiram Zulkifli Nasution, Ketua Divisi Nibung Hangus Ahmad Syukur, Ketua Divisi Talawi Alban Alfa, Ketua Divisi Datuk Tanah Datar Misli, Ketua Divisi Sei Balai Tumiran, hingga Ketua Divisi Lima Puluh Pesisir Hasanuddin Faqih.

Dalam sambutannya, Ketua Umum PB Gemkara Drs. Khairul Muslim menyampaikan apresiasi yang mendalam kepada keluarga para pejuang Batubara yang telah hadir pada kegiatan tersebut. 

Ia kemudian menegaskan bahwa santunan ini merupakan bentuk penghormatan dan rasa terima kasih atas jasa besar para tokoh yang memperjuangkan pemekaran Batubara dari Kabupaten Asahan.

“Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga para pejuang. Tanpa perjuangan mereka, Kabupaten Batubara tidak akan berdiri seperti hari ini. Bantuan sembako ini hanyalah bentuk kecil dari rasa syukur dan penghormatan kami,” ujarnya.(R1)

.

Share:

Read More

SMK I Airputih Ikat Kerjasama Dengan PT.INL KEK Sei Mangkei

 

BATUBARA StanvasNet | - PT. Industri Nabati Lestari (INL) KEK Sei Mangkei setujui kerja sama Kelas Industri dengan SMK Negeri 1 Air Putih. 

Kepada wartawan Kepala SMKN I Airputih Sulistio.S.Pd kepada wartawan, Selasa (26/8) menjelaskan, Senin (25/9) tim dari PT. Industri Nabati Lestari (INL) berkunjung ke SMKN I Airputih untuk menindak  lanjuti  permohonan SMK Negeri 1 Airputih untuk kerja sama Kelas Industri pada Program Keahlian Kimia Industri.

"  Kelas Industri ini adalah sebuah kelas khusus yang dibentuk oleh SMKN 1 Air Putih dan Industri (PT.INL) secara bersama-sama, untuk menghasilkan kompetensi yang dibutuhkan sebuah Industri," ujar Sulistio.

Dijelaskannya kelas ini akan diajarkan langsung oleh guru tamu dari Industri, dengan materi  teori, praktik dan K3. Bahkan siswa akan lakukan magang langsung ke INL,  lalu diuji kompetensinya  dan yang lulus akan disertifikasi oleh Industri tersebut.

" Alhamdulillah PT. INL sangat mendukung program kelas Industri ini dimana generasi bangsa bisa mendapat ilmu dari pengguna nya dan INL juga akan memiliki bank tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan Industri,"  ujar Manager QSKM Syamsul Bachrie .

 Staff Human Capital PT INL Selamat Priono  menambahkan, kerja sama ini bukan hanya di kelas Industri namun PT. INL juga bersedia mendukung untuk penyelarasan kurikulum, guru tamu, tempat prakerin, kunjungan industri bahkan guru magang apabila dibutuhkan.

 Sulstio menyampaikan apresiasi yang tinggi  kepada PT. INL dan juga tim dari sekolah yakni Wakasek Hubin Hendra Robertho Siregar, S.Kom, M.Pd, Kaprog Keahlian Kimia Industri Monica Maryance Tampubolon, M.Pd , karena memiliki tekad dan gebrakan sehingga terwujudnya kerja sama ini.

" Insyaallah bisa menjadi berkah untuk kita semua terkhusus anak2 kami lulusan SMKN 1 Air Putih ujar," Sulistio.

Diakhir kunjungan  tim dari PT.INL melihat langsung  Laboratorium Kimia Industri milik SMK yang menurut mereka sudah sesuai dari standart sebuah industri. ( R1)

Share:

Read More

DPC KSPSI-FTI 1973 Buka Peluang Kerja Bagi Profesional Di Batu Bara

 

Konsolidasi, Pengurus Federasi Transportasi Indonesia 1973 (KSPSI-FTI 1973) Kabupaten Batu Bara laksanakan rakor.

Batu Bara - Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia - Federasi Transportasi Indonesia 1973 (KSPSI-FTI 1973) Kabupaten Batu Bara menggelar rapat kordinasi pengurus di Cafe Partner Coffee, Kelurahan Lima Puluh Kota, Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara - Sumut. Sabtu (16/09/2023).

Ketua DPC KSPSI-FTI 1973 Kabupaten Batu Bara, Helmi Syam Damanik, SH.MH didampingi Wakil Ketua Irmawan Mukhlis dan Sekretaris Handoko Manurung, mengatakan, kegaiatan rapat kordinasi pengurus ini merupakan pembahasan agenda kerja.

Helmi juga mengatakan, Serikat Pekerja KSPSI - FTI 1973 adalah mitra kerja yang berkomitmen tinggi untuk memajukan semangat dan produktivitas dalam lingkup industri. Mereka membuka peluang kerja di Kabupaten Batu Bara, membangun hubungan yang erat dengan pengusaha dan perusahaan sekitarnya, menciptakan lingkungan kerja yang solid, serta menonjolkan kualitas kerja yang unggul.

"Komitmen untuk mempertahankan semangat tinggi dalam bekerja adalah pilar utama dalam Serikat Pekerja KSPSI - FTI 1973. Dengan membuka peluang kerja bagi masyarakat, terutama di Kabupaten Batu Bara, KSPSI - FTI 1973 bukan sekadar sebuah organisasi melainkan mitra kerja yang memelihara nilai kekeluargaan. Kolaborasi erat dengan para pengusaha dan perusahaan sekitar menjadi landasan utama dalam upaya memajukan bersama. Bersama-sama, kita akan terus menunjukkan kualitas kerja yang unggul untuk mewujudkan kemajuan yang berkelanjutan," ujarnya.

Menurut Helmi, Meraih kesuksesan adalah dambaan setiap individu. Namun, perjalanan menuju puncak keberhasilan tidaklah selalu mudah. Motivasi adalah kunci yang memacu untuk terus maju, dan sumbernya bisa datang dari berbagai arah.

"Motivasi sukses adalah kunci untuk meraih impian kita, tetapi sumber motivasi bisa berasal dari berbagai tempat. Dukungan dari luar dan semangat dari dalam diri kita sendiri adalah faktor penting. Selain itu, kata-kata motivasi sukses lebih efektif jika sesuai dengan situasi yang dihadapi. Jangan merasa ragu karena legalitas kami sah secara hukum. Maju terus pantang mundur untuk Pengurus KSPSI-FTI 1973 Batu Bara." Tandasnya. (R1)

Share:

Read More

Lahan ex PT Socfindo Diserahkan Pemkab Batu Bara ke BUMD

  

Lahan Ex HGU, Lahan  Pemkab Batubara ex HGU PT.Socfindo yang kini ditanami ubi.

BATUBARA | StanvasNet - Pengelolaan lahan ex HGU PT Socfindo kebun Tanah Gambus yang diperuntukkan menjadi lahan perkantoran Pemkab Batu Bara akhirnya terkuak sudah. 

Pasca jawaban Dirut BUMD PT Pembangunan Bahtra Berjaya Alexander Pasa lewat seluler Selasa (5/9/23),oleh Darman Divisi Investigasi sekaligus jurubicara Pemerhati Jurnalis Siber (PJS) Kabupaten Batu Bara mengatakan, Sekitar akhir tahun 2022 lahan perkantoran Pemkab Batu Bara yang belum dipakai Pemkab Batu Bara telah diserahkan pengelolaannya ke BUMD Pembangunan Bahtra Berjaya namun tanpa batas waktu. 

Dikatakan Alexander, penyerahan tersebut melalui Sekdakab Batu Bara berisikan kerjasama pengelolaan aset Pemkab Batu Bara. Namun secara langsung hasilnya tidak masuk PAD. 

" Usai pengelolaan jatuh ke BUMD yang dipimpinnya, sebagian lahan yakni yang berada di belakang SMAN 1 Lima Puluh disewakan BUMD kepada pihak ketiga selama 1 tahun,Sedangkan hasil sewa lahan tersebut kita gunakan untuk menutupi biaya operasional BUMD", ucapnya. 

Sementara tanaman sawit yang ada dikelola BUMD. Untuk meningkatkan hasil maka Alexander mengaku pihaknya telah melakukan pemupukan. 

Dikarenakan tidak ada batas waktu pengelolaan BUMD mengalami kerugian. Pasalnya sebagian tanaman sawit yang telah di pupuk tiba-tiba ditumbang oleh Pemkab Batu Bara. 

Kendala yang dihadapi BUMD adalah banyaknya pencurian buah sawit oleh orang yang tidak diketahui. Dua kendala ini semakin membuat BUMD merugi.

Alexander mengungkapkan  ada juga lahan yang diusahai pihak lain seperti di belakang kantor DPRD dan dibelakang kantor Bupati yang sedang dibangun. Ketika ditanya  Alexander mengaku dirinya tidak mengetahui oknum yang mengusahainya. 

Alexander kembali menjelaskan dengan batas waktu pengelolaan yang tidak ditentukan maka pihak BUMD mengaku kesulitan mengelola.  BUMD khawatirnya tiba-tiba Pemkab Batu Bara meminta kembali lahan dimaksud sementara BUMD telah mengeluarkan biaya besar untuk  mengelolanya. 

Karena itu Alexander mengaku dirinya tidak tahu dan tidak tahu menahu lagi dengan tanaman sawit yang pengelolaannya diserahkan ke BUMD. 

Mirisnya dikatakan Alexander, sampai hari ini BUMD masih menanggung hutang sehingga terpaksa mencari dana dari pihak ketiga untuk mengelola tanaman sawit. 

Dilain pihak Ka Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Batu Bara Hakim melalui Kabid Aset Noval B Marpaung dikonfirmasi lewat seluler membenarkan penyerahan pengelolaan lahan perkantoran Pemkab Batu Bara ke BUMD. (R1)

Share:

Read More

Rencana Penghapusan Pertalit Semakin Menguat

 

Direktur Utama PT Pertamina Nicke Widyawati.

JAKARTA | StanvasNet : PT Pertamina (Persero) mengungkapkan tengah berencana untuk menghapus BBM Pertalite bersubsidi mulai tahun depan. Nantinya, bahan bakar bersubsidi itu akan diganti dengan Pertamax Green 92, tapi tetap mendapatkan subsidi dari pemerintah.

Rencana tersebut diungkapkan oleh Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi VII DPR di Jakarta, Rabu (30/8/2023). Nicke menjelaskan, rencana penghapusan itu merupakan bagian dari program Langit Biru untuk menurunkan emisi gas rumah kaca. Pada program Langit Biru Tahap 1, Pertamina telah menaikkan produk BBM subsidi dari BBM RON 88 Premium menjadi RON 90 Pertalite.

Seperti diketahui, BBM Premium telah resmi dihapus sejak 1 Januari 2023. "Jadi, di 2024, kita akan lanjutkan sesuai rencana program Langit Biru Tahap 2, di mana BBM bersubsidi kita naikkan dari RON 90 ke RON 92 (Pertamax) karena KLHK menyatakan oktan number yang boleh dijual di Indonesia minimum 90," kata Nicke dalam rapat tersebut.

Namun, Nicke menjelaskan, Pertamina sekaligus akan mengubah Pertamax menjadi Pertamax Green 92. Meski dengan nilai oktan yang sama, produk yang akan diluncurkan itu lebih rendah emisi karena dicampur dengan bioetanol dari molases tebu.( R.Rep)

Share:

Read More

Pertamax Dibahas Untuk Subsidi

Dampak Polisi, Penggunaan Ron 92 ( Pertamax yang lebih ramah lingkungan akan ditingkatkan dengan kemungkinan pemberian subsidi.

JAKARTA | StanvasNet: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membuka peluang pemberian subsidi untuk BBM jenis RON 92 atau Pertamax. Hal ini bertujuan untuk mendorong masyarakat beralih ke BBM yang lebih ramah lingkungan.

Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana mengatakan bahwa pihaknya saat ini tengah membahas wacana untuk memberikan subsidi pada BBM jenis Pertamax. 

Selama ini, pemerintah hanya memberikan subsidi untuk BBM dengan RON 90 atau Pertalite."Soal subsidi ke Pertamax, termasuk yang sedang kita bahas," kata Dadan saat ditemui di Bali, Kamis (24/8).

Dadan sepakat bahwa salah satu kontributor polusi udara di Jakarta dari sektor transportasi. Apalagi saat ini, pola konsumsi masyarakat yang mayoritas masih menggunakan BBM dengan RON rendah dan masih kurang kesadaran untuk memakai BBM RON tinggi. Penggunaan BBM yang memiliki oktan tinggi akan menghasilkan pembakaran yang lebih rendah emisi.

Pihaknya juga tengah mendiskusikan secara internal agar subsidi yang diberikan untuk BBM jenis Pertalite bisa dihapuskan dan dialokasikan untuk mensubsidi BBM yang memiliki RON lebih tinggi.

 "Kita lagi bahas, lagi lihat secara teknis maupun secara regulasi dan secara keekonomian karena kan berbeda. Jadi nanti segara akan ada dari Pak Menteri (Arifin Tasrif) tapi kami masih bahas di internal," tambahnnya. (R.Rep)

Share:

Read More

Sertifikasi Produk Halal Jalur Self-Declare Diminta Hentikan Sementara

 

SelfDeclare, labelisasi halal pada produk self declare yang saat ini menjadi persoalan pada konsumen musljm.

SUMUT | StanvasNet: Direktur Eksekutif Lembaga Advokasi Halal dan Direktur Eksekutif Indonesia Halal Watch (IHW), Ikhsan Abdullah, menyarankan, sebaiknya sertifikasi produk halal dengan jalur Self-Declare untuk sementara dihentikan. Ini demi menjaga psikologis konsumen khususnya umat Islam.

"Jangan sampai dampaknya lebih luas lagi, masyarakat tidak lagi percaya (public distrust) dengan sertifikat halal, karena masyarakat tidak lagi merasa mendapatkan jaminan dan perlindungan atas kehalalan suatu produk sekalipun telah bersertifikat halal," kata Ikhsan kepada wartawan Kamis (24/8).

Ikhsan mengatakan, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) tidak boleh hanya menyalahkan pelaku usaha dan pendamping proses halal Self-Declare dalam kasus Nabidz. Karena sejak awal pelaku usaha sudah sangat bagus berkeinginan untuk melakukan sertifikasi halal atas produk temuanya itu yakni jus anggur dengan fermentasi.

Seharusnya proses sertifikasi halal produk Nabidz dan sejenisnya tidak dilakukan dengan Self-Declare, tapi melalui jalur reguler. Pendamping seharusnya pasti lebih paham, karena mereka sudah dilatih dan telah mendapatkan registrasi dan sertifikasi sebagai pendamping. Karena itu, lanjut dia, BPJPH harus menghentikan dahulu proses layanan sertifikasi halal dengan jalur Self-Declare sampai dilakukan pembenahan regulasinya, standarnya dan kompetensi pendampingnya. Serta proses pemberian fatwanya harus benar-benar dilakukan oleh Komisi Fatwa MUI yang selama ini telah teruji dan berpengalaman baik. (R.Rep)

Share:

Read More